NIK dan NPWP jadi satu, apa sih kelebihan dan kekurangannya?
Kabar tentang integrasi NPWP dengan NIK pastinya sudah menjadi topik pembicaraan yang tidak asing.
Pada Rabu tanggal 20 Juli 2022 lalu, Menteri Keuangan (‘Menkeu’) secara resmi meluncurkan format baru Nomor Induk Kependudukan (‘NIK’) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (‘NPWP’). Peresmian ini bertepatan dengan Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022.
Merujuk pada penandatanganan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu sebagai Undang-Undang No.7 Tahun 2021, NIK kini telah resmi berfungsi juga sebagai NPWP. Integrasi ini sekaligus menjadi Single Identity Number (‘SIN’) yang mempermudah proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak. Selain itu, SIN ini juga digunakan untuk melengkapi database dari master file wajib pajak yang dimiliki oleh pemerintah.
Meski kebijakan itu telah resmi diluncurkan, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa hingga 14 Juli 2022, baru 19 juta NIK yang terintegrasi dan bisa digunakan sebagai NPWP. Pemerintah memperkirakan bahwa proses integrasi ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2024.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721122246-532-824301/seluruh-transaksi-pajak-pakai-nik-mulai-1-januari-2024. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6212410/nik-jadi-npwp-berlaku-penuh-2024-gaji-rp-45-juta-tetap-bebas-pajak
Nah, tapi penasaran gak sih, sampai harus melakukan integrasi antara 2 jenis kartu identitas tersebut, apa saja kelebihan dan kekurangan NPWP yang sudah terintegrasi dengan NIK tersebut? Berikut perbedaannya:
| Kelebihan | Kekurangan |
| Efektifivitas & Efisiensi Pembayaran Pajak Selain meningkatkan efektifitas, integrasi data juga meningkatkan efisiensi pelaporan pajak bagi rakyat. Pemerintah mengharapkan bahwa ke depannya, masyarakat tidak lagi perlu mendaftarkan NPWP ketika sudah masuk ke dalam kriteria wajib pajak. Setiap orang yang memiliki NIK secara otomatis dapat melaksanakan hak dan kewaijban perpajakan tanpa perlu kartu NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Neilmaldrin Noor. Sumber:https://ekonomi.bisnis.com/read/20220610/259/1542143/tahun-depan-nik-jadi-npwp-simak-sejumlah-manfaat-dan-dampaknya | Kemungkinan Kebocoran Data Tanpa pengamanan data yang memadai, kerahasiaan data pribadi masyarakat dapat terancam. Indonesia termasuk negara yang banyak memintakan data NIK untuk berbagai keperluan seperti vaksinasi atau pendaftaran nomor telepon genggam. Hal ini membuat data NIK sudah mudah didapatkan dari berbagai celah. Akses perpajakan yang mungkin didapatkan melalui NIK meningkatkan risiko kebocoran data. Pakar Keamanan Siber: Alfons Tanujaya. Sumber: https://www.liputan6.com/tekno/read/4681517/nik-jadi-npwp-bikin-data-masyarakat-lebih-aman-atau-rentan-bocor-ini-kata-pakar |
| Kemudahan Administrasi Sebagai tambahan dari benefit yang didapatkan oleh rakyat, kemudahan juga bisa dirasakan oleh instansi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Sebelumnya NIK dan NPWP memiliki data yang berbeda sehingga ketika akses NIK sudah diberikan, seseorang tetap harus memberikan akses kedua berupa NPWP apabila diperlukan. Setelah dilakukan integrasi, diharapkan hal ini bisa meningkatkan kemudahan administrasi dan pengawasan kepatuhan peraturan, khususnya dalam bidang perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Neilmaldrin Noor. Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/npwp-dan-nik-sudah-terintegrasi-nikmati-kemudahan-dalam-mengurus-pajak | Sempitnya Celah Penghindaran Pajak Sebelum integrasi antara NIK & NPWP, beberapa orang dapat memilih untuk tidak memiliki NPWP sama sekali. NPWP hanya wajib untuk dimiliki orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (‘PTKP’), yakni 54 juta/tahun atau 4,5 juta/bulan. Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment, sebelumnya cukup mudah bagi seorang wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya sesuai kondisi sebenarnya. Integrasi NIK & NPWP mepersempit celah ini sehingga setiap wajib pajak tidak lagi bisa menghindar secara sengaja. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu: Suryo Utomo. Sumber: https://www.pajakku.com/read/615d11394c0e791c3760b53c/Integrasi-NIK-&-NPWP-Semua-Penduduk-Jadi-Wajib-Pajak |
Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan integrasi NIK dan NPWP. Meski Nampak seperti langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perpajakan, namun niat pemerintah untuk mempersempit celah penghindaran pajak cukup jelas terlihat.
Jika kamu termasuk tipe yang taat pajak dan selalu lapor sesuai kondisi keuanganmu yang sebenarnya, tentu kamu tidak perlu khawatir, karena tidak akan banyak perubahan yang perlu kamu ikuti. Tetapi, kamu perlu waspada jika kamu termasuk tipe yang selama ini melakukan penghindaran pajak, sebab ketika kamu sudah memiliki penghasilan di atas 54 juta/tahun atau 4,5 juta/bulan, maka otomatis kamu akan terdeteksi sebagai wajib pajak.
Sementara itu, buat kamu yang pengusaha, tentunya perubahan peraturan perpajakan ini akan memberikan dampak ke bisnis kamu, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi kamu yang masih menjadi usaha perorangan dan selama ini melaporkan pajak atas nama diri kamu pribadi, atau bahkan sengaja untuk sama sekali tidak punya NPWP supaya tidak terdeteksi sebagai wajib pajak.
Ada kabar baik khusus buat kamu yang mungkin belum taat lapor pajak karena males repot hitung-hitungan. Fauxell baru saja launch produk Legal Process Outsourcing yang bisa bantu kamu buat urus semua masalah legal di dalam usahamu. Di dalamnya bisa termasuk pengurusan laporan keuangan dan perpajakan usaha, baik usaha perorangan maupun usaha yang sudah berbentuk badan. Kamu tinggal pilih paket sesuai keperluan dan tidak perlu lagi ribet hitung pajak yang harus kamu bayarkan setiap bulan atau setiap tahunnya.
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!